BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) melakukan pendataan ulang wilayah yang masih mengalami blank spot sinyal dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Telekomunikasi, di Hotel Aeris Banjarbaru, Rabu (14/01/2026) pagi.
Rakor yang diinisiasi oleh PT Comtelindo tersebut dibuka oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea. Kegiatan ini dihadiri Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith, perwakilan PT Comtelindo Fajar Aulia, para camat se-Kabupaten Banjar, serta staf Bidang E-Government DKISP.
Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 15 desa di Kabupaten Banjar yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Melalui rakor ini, pihaknya akan melakukan pendataan kembali sekaligus membahas solusi bersama agar seluruh wilayah Kabupaten Banjar dapat tercover sinyal secara merata.
“Menyikapi permasalahan sinyal tersebut, hari ini kita bekerja sama dengan PT Comtelindo dan bersama-sama mencari format yang paling tepat untuk menyelesaikannya dalam waktu secepatnya,” ujar Basith.
Basith juga meminta para camat yang hadir agar dapat menyampaikan data konkret terkait kondisi wilayah masing-masing, yang selanjutnya akan dicocokkan dan dibahas dalam forum rakor. Ia menambahkan, kegiatan ini murni dibiayai oleh PT Comtelindo dan diharapkan ke depan dapat terjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Sekda Banjar H Yudi Andrea menyampaikan bahwa Kabupaten Banjar memiliki topografi yang cukup unik dan wilayah yang luas, dengan sejumlah tantangan geografis di beberapa kecamatan, seperti daerah pegunungan atau lokasi yang jauh dari pusat kota. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala teknis bagi operator seluler dalam membangun menara pemancar.
“Akibatnya masih terdapat titik blank spot atau sinyal lemah yang tentu saja menghambat pelayanan publik,” ujarnya.
Yudi menekankan, kehadiran PT Comtelindo dalam rakor ini menjadi sarana transfer of knowledge sekaligus pemetaan solusi. Pemerintah daerah perlu mendengarkan paparan teknis terkait teknologi terbaru maupun skema kerja sama yang dapat diterapkan, khususnya untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh kabel fiber optik maupun menara konvensional.
“Semoga dari pertemuan ini terjalin komunikasi dua arah terkait data-data yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi daerah-daerah yang masih blank spot. Mengingat saat ini hampir seluruh layanan berbasis digital, maka persoalan blank spot ini harus kita diskusikan karena sangat mempengaruhi pelayanan dasar kepada masyarakat,” ucap Yudi.
Ia juga mengingatkan agar setiap tindak lanjut kerja sama ke depan tetap berpedoman pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rakor ini, Yudi berharap dapat dihasilkan rekomendasi yang jelas, dapat ditindaklanjuti, serta memperkuat sinergi antara perangkat daerah dan mitra pemerintah dalam upaya pemerataan layanan telekomunikasi.
Reporter: Akhmad Effendy
Editor: Ronny Lattar
Uploader: Suhendra