MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat melalui proses pengadaan tanah. Salah satu tahapannya ditandai dengan Rapat Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Sekolah Rakyat, di Kantor BPN, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekda Banjar H Yudi Andrea didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Widya Wiri Utami serta Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banjar Fery Fadly.
Sekda Banjar Yudi Andrea mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan dalam proses penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Agenda kali ini difokuskan pada pemaparan sekaligus penyerahan hasil verifikasi dan identifikasi terhadap lahan yang akan dibebaskan.
“Jadi hari ini merupakan tahapan lanjutan dari proses penyiapan lahan untuk Sekolah Rakyat. Kita menerima hasil verifikasi dan identifikasi terhadap lahan yang akan dibebaskan,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, setelah penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi, tahapan berikutnya adalah penunjukan jasa penilai atau appraisal. Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses penghitungan ganti kerugian dengan melibatkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
“Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan proses penilaian, pembayaran ganti kerugian, hingga pelaksanaan pembebasan lahan dapat berjalan lancar sesuai timeline yang telah direncanakan pada Desember mendatang,” ungkapnya.
Ia menambahkan lahan yang diproses berlokasi di Desa Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, dengan luas sekitar 7,7 hektare. Berdasarkan hasil verifikasi bersama jajaran ATR/BPN, lahan tersebut telah masuk dalam proses identifikasi untuk keperluan pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat.
Yudi juga mengapresiasi dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam mempercepat proses administrasi dan tahapan pengadaan tanah. Menurutnya, percepatan pelayanan yang dilakukan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelesaian proses sesuai target.

Ia menyebutkan, terdapat percepatan dalam proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja, kini dapat dipangkas menjadi lima hari kerja.
Dengan percepatan tersebut, diharapkan seluruh tahapan pengadaan tanah dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien sehingga rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar dapat segera direalisasikan.
Reporter : Rifky Zidane
Editor : Ronny Lattar
Uploader : Suhendra