BANJARMASIN – Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional dalam penanganan jembatan non-nasional melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan maupun perbaikan jembatan yang menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat.
Komitmen lintas sektor itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi turut menghadiri kegiatan tersebut didampingi Plt Kepala DPUPRP Kabupaten Banjar dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Banjar.
Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus serta kepala daerah dari wilayah yang masuk dalam pilot project.
Enam daerah menjadi bagian dari program tersebut, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kolaborasi mencakup tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan, pilot project ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di bidang infrastruktur.
Menurutnya, hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Khusus di Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang masuk dalam sinergi program tersebut.
“Untuk Kalimantan Selatan sendiri ada 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujarnya.
Roy berharap pola kolaborasi yang diterapkan di Kalimantan Selatan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI dan Polri, penanganan jembatan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H Muhidin menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut, termasuk melalui pengalokasian anggaran pada perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.
“Kami memohon kepada Kepolisian dan TNI untuk memprogramkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang masuk ke provinsi,” katanya.
Program penanganan jembatan non-nasional ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 mengenai pembangunan infrastruktur jembatan.
Keberadaan jembatan yang layak diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat ekonomi dan pelayanan publik.
Reporter : Rifky Zidane
Editor : Ronny Lattar
Uploader : Suhendra