MARTAPURA,- Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Progress Monitoring Control for Prevention (MCP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Korwil VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalsel digelar secara virtual.
Dari Martapura sendiri dihadiri Bupati Banjar H.Khalilurrahman didampingi Sekda Banjar Dr. H. M Hilman, Kepala Inspektorat Kencana Wati serta sejumlah pimpinan SKPD di Ruang Command Center Barokah, Rabu (02/12) pagi.
Rakor yang juga di ikuti Plt.Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan tersebut, menghadirkan Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati sebagai pemateri. Dalam materinya Roro memaparkan menyangkut penilaian MCP Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dijelaskannya, materi penilaian MCP yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Acara yang sekaligus dimoderatori oleh Roro tersebut berlanjut diskusi dan tanya jawab dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Sementara itu, narasumber lainnya dari KPK yaitu Kasatgas Koordinator Pencegahan Wilayah VIII Dian Patria, memberikan tanggapan dan masukan mengenai MCP untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.
Bupati Banjar H.Khalilurrahman dalam diskusi tersebut mengatakan mendukung atas monitoring dan evaluasi tersebut.
“ Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen dan mendukung Monitoring dan Evaluasi Progress MCP, serta terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dalam mengawal dan mendampingi perangkat daerah,” katanya.
Dari video yang ditayangkan, sekedar untuk diketahui Penilaian MCP untuk Kabupaten Banjar per-tanggal 29 November 2020 sejumlah 68,53 berada di peringkat 4 dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Reporter : Faidillah Editor : Ronny Lattar