Pemkab Banjar Terus Motivasi BUMD dan Tekan Angka Kemiskinan
Martapura,- Bupati Banjar H Khalilurrahman menyampaikan tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 di Rapat Paripurna (vidcon) Command Center Barokah Martapura, Rabu (08/07) pagi.
Sebanyak 7 pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Banjar pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Rofiqi telah disampaikan oleh juru bicara fraksi masing-masing. Berkenaan penyampaian pemandangan tersebut. Umumnya Fraksi-fraksi DPRD Banjar menyetujui raperda yang disampaiakan serta memberikan apresiasi penuh terhadap Pemkab Banjar atas raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),serta target pendapatan 1,9 triliun dapat terealisasi 97%.
Namun ada beberapa catatan fraksi, salah satunya pernyataan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra, Syarifah Sakina terkait angka kemiskinan di Kabupaten Banjar masih tinggi dan harus ditekan angkanya. Selain itu pengelolaan manajemen keuangan perusahaan daerah diperbaiki dan langsung dikelola oleh Pemkab, bukan oleh pihak ke 3 agar pendapatan daerah bisa bertambah.
Terkait hal itu Bupati Banjar H Khalilurrahman menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan penekanan angka kemiskinan, persentase penduduk miskin, di Kabupaten Banjar sendiri lebih rendah dari persentase penduduk miskin pada Provinsi dan Nasional, hal tersebut menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih sedikit dari Provinsi dan Nasional.
Namun demikian upaya pengentasan kemiskinan tersebut terus selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas dari covid-19 yang terjadi di daerah.
“Usaha Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan Pemerintah Daerah,” ungkap Bupati Banjar.
Bupati Banjar juga mengungkapkan Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan PAD melalui pengembangan potensi daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Pemerintah Daerah juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahaan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
Reporter : Inka Regina Editor : Ronny Lattar