MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan 150 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Langkah ini menyusul meluasnya dampak karhutla yang mencapai 6.300 hektare dan kekeringan yang melanda puluhan desa di Kabupaten Banjar.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.
Rapat dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah (Sekda) H Yudi Andrea. Kegiatan diikuti staf ahli, para asisten, seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta camat se-Kabupaten Banjar.
Dalam arahannya, Saidi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar memaparkan perkembangan penanganan karhutla dan kekeringan. Ia juga meminta para camat menyampaikan kondisi terkini serta upaya penanganan di wilayah masing-masing.
“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha menjelaskan, berdasarkan data terbaru, karhutla telah berdampak pada 197 desa di 19 kecamatan, dengan luas lahan terbakar mencapai 6.300 hektare.
Sementara itu, kekeringan berdampak pada 72 desa di 16 kecamatan. Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, BPBD telah menyalurkan air bersih sebanyak 3.245.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Wasis mengungkapkan, distribusi air bersih yang sebelumnya dapat dilakukan setiap empat hari sekali kini menjadi delapan hari sekali. Kondisi tersebut dinilai memerlukan upaya penanganan yang lebih serius untuk mengantisipasi dampak kekeringan.
Berdasarkan hasil rapat bersama para pemangku kepentingan dan SKPD terkait, BPBD mengusulkan peningkatan status penanganan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengerahan sumber daya dalam menangani karhutla dan kekeringan.
“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelas Wasis.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 150 personel gabungan akan dikerahkan. Personel tersebut terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.
Menanggapi laporan BPBD, Saidi berharap penambahan personel diikuti koordinasi yang baik dengan para camat dan seluruh pihak terkait di wilayah masing-masing. Ia meminta para camat segera melakukan konsolidasi agar penanganan bencana dapat berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain membahas penanganan bencana, Saidi juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarsatuan kerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia berharap ego sektoral dapat dikurangi sehingga seluruh perangkat daerah mampu memperkuat kebersamaan dan bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat serta melaksanakan pembangunan Kabupaten Banjar.
Reporter: Rif’ah
Editor: Ronny Lattar
Uploader: Suhendra