MARTAPURA,- Seperti diketahui 3 September 2022 Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penyesuaian harga BBM. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan subsidi dan kompensasi energi. Disini banyak masyarakat bertanya tanya, kenapa kebijakan ini diambil oleh pemerintah dan kira – kira apa dampak kedepan bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi pembahasan khusus dalam sesi talkshow Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Martapura, Heri Sukoco di Radio Suara Banjar, Jumat (23/09/2022) pagi.
Dijelaskan Heri Sukoco, subsidi dan kompensasi adalah serupa tapi tak sama, keduanya sama-sama merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga barang di masyarakat. Yang membedakan adalah mekanisme pembayarannya saja, dengan tujuan sama yaitu mengendalikan inflasi, membantu rumah tangga miskin mendapatkan akses terhadap sumber energi dan membantu nelayan, petani dan usaha kecil.
Heri merinci, tahun 2022 pemerintah telah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar 502,4 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Angka tersebut sudah diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022.
Nilai tersebut sudah naik lebih tiga kali dari yang diterapkan sebelumnya yaitu 152,5 triliun, namun ternyata konsumsi BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) meningkat tajam seiring pemulihan ekonomi, dan efeknya kuota volume pertalite dan solar bersubsidi akan habis pada Oktober 2022.
” Nah tentu anggaran subsidi dan kompensasi diperkirakan tidak cukup, karena itulah dilakukan kebijakan BBM disesuaikan dan ini perlu diketahui oleh masyarakat,” ungkap Heri.
Heri menyatakan, hal ini tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah dan sebagai gantinya pemerintah kembali menyalurkan berbagi bantuan dengan berbagai nominal baik ke masyarakat maupun pekerja gaji dibawah 3,5 juta perbulan.
Mendampingi Heri juga hadir Staf Penyuluh KP2KP Martapura Dhea mengatakan, peran pemerintah daerah juga penting disini yaitu mendanai DAU dan DBH untuk mendanai perlinsos, penciptaan lapangan kerja dan subsidi atau bantuan sektor transportasi.
Satu hal yang penting juga lanjut Dhea, Kemenkeu akan terus memantau dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM. Adanya bansos dan program lainnya maka jumlah kemiskinan dapat ditahan bahkan dikurangi.
Diharapkan, masyarakat tidak terhasut akan isu-isu yang menyesatkan terkait penyesuaian harga BBM ini, karena selama ini pemerintah sudah sangat besar memberikan subsidi di sektor ini.
Dengan adanya beberapa bantuan yang diberikan diharapkan juga tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Akhmad Effendy Editor : Ronny Lattar