MARTAPURA – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona dan rombongan lakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Indrasari, Martapura, Jum’at (4/9/2026) pagi.
Kunjungan tersebut disambut hangat Bupati Banjar H Saidi Mansyur didampingi Sekda Banjar H Yudi Andrea, Plt Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Kepala DPMD Hafizh Anshari serta sejumlah stakeholder.
Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banjar yang menjadi salah satu percontohan (pelopor) dalam pembentukan Desa Maladministrasi di Indonesia. Untuk mendukung perluasan program ini, Pemkab Banjar bersama DPRD setempat diharapkan dapat mengalokasikan dana hibah daerah guna membantu pendampingan operasional Ombudsman di desa-desa.
“Langkah reformasi ini penting untuk mengawal indeks birokrasi di Kalimantan Selatan agar tetap unggul melalui pendekatan objektivitas dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Ia menambahkan, mulai 2027 mendatang, indikator kinerja birokrasi di tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) juga akan dinilai dan disusun oleh Ombudsman RI reformasi berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri. Penilaian indikator tersebut nantinya akan mempengaruhi besaran alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Ombudsman hadir untuk memastikan transparansi dan mencegah mal administrasi. Jika administrasi pemerintahan dapat dikelola dengan baik serta akuntabel, maka celah terjadinya tindak pidana korupsi dapat ditekan secara signifikan,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi juga turut mengapresiasi komitmen sejumlah pemerintah daerah di Kalsel, khususnya Kabupaten Banjar, Balangan dan Kotabaru, yang secara bertahap mulai menerapkan sistem pengawasan dan perbaikan layanan di desa-desa.
“Penguatan pelayanan publik hingga ke tingkat desa sangat maksimal dampaknya bagi masyarakat. Jika penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan tertib, celah terjadinya pelanggaran maupun masalah hukum dapat ditekan, sehingga aparatur desa tidak perlu merasa takut dalam bekerja,” sebutnya di sela kegiatan Kunker.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran internal, Ombudsman mengapresiasi langkah kolaboratif pemerintah daerah yang secara mandiri mendukung pendampingan program ini tanpa beban biaya dari pusat.
“Harapan kami, Kabupaten Banjar bisa menjadi contoh bagi seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia. Ujung tombak pelayanan publik itu ada di desa. Jika administrasi desa beres, kepatuhan terhadap hukum otomatis meningkat,” harapnya.
Di kesempatan yang sama Bupati Saidi Mansyur terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat pemerintahan paling bawah yakni desa. Menurutnya, pembentukan Desa Maladministrasi menjadi langkah krusial mengingat pemerintahan desa merupakan garda terdepan yang berdekatan dan berinteraksi langsung dengan kebutuhan harian masyarakat.
“Kabupaten Banjar memiliki jumlah desa terbanyak di Kalimantan Selatan, yakni sekitar 277 desa. Oleh karena itu, penerapannya membutuhkan proses dan tahapan secara berkesinambungan. Setelah Desa Indrasari dan Desa Awang Bangkal Barat di Kecamatan Karang Intan menjadi percontohan, kami menargetkan 20 desa lainnya untuk menyusul masuk dalam program pendampingan Desa Maladministrasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi masyarakat, khususnya mengenai pengelolaan anggaran desa maupun daerah. Transparansi yang dinilai mampu mencegah timbulnya prasangka atau opini negatif di tengah masyarakat terkait alokasi anggaran belanja maupun operasional.
Saidi berharap perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Banjar tidak hanya unggul dari segi penilaian di atas kertas, tetapi juga terwujud secara nyata dalam bentuk kepastian waktu, kejelasan biaya, dan tata kelola pemerintahan yang terpercaya (good governance).
Reporter : Rifky Zidane
Editor : Ronny Lattar
Uploader : Suhendra