Rakoor Nasional Pengendalian Inflasi Daerah

221

MARTAPURA,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pimpin Rapat Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah via zoom meeting, Selasa (23/8/2022) pagi.

Tito Karnavian mengatakan, sudah lebih dari dua setengah tahun mengalami dampak pandemi Covid-19,berdampak pada ekonomi dan keuangan dunia termasuk Indonesia.

Dijelaskan, krisis pangan dan energi memicu tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,94 persen termasuk rendah atau relatif aman dibawah 10 persen.

“Kita harus menjaga inflasi dibawah angka yang bisa terkendali, inflasi ini merupakan hasil keseluruhan dari kerja pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.

Menggunakan mekanisme semidesentralisasi, dampak inflasi tidak hanya Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah.

“Kita perlu mengupayakan agar inflasi tidak tinggi diantaranya tidak mencetak uang secara besar-besaran, menjaga atau menahan suku bunga bank, mencari sumber-sumber energi lain yang murah, mencari sumber pangan yang lain yang bisa diproduksi di dalam negeri,” jelas Tito.

Tito berharap agar semua bisa mengatasi inflasi sehingga pembangunan bisa berjalan, situasi tetap stabil terkendali, tidak menginginkan terjadinya gangguan efek domino seperti kemanusiaan, sosial, keamanan dan politik yang akan merugikan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

” Pemerintah pusat dan daerah berupaya agar menahan inflasi tetap terkendali atau relatif terkendali di bawah 10% dan berupaya tidak mengalami kenaikan yang cepat yang dapat membebankan masyarakat dan gejolak sosial,” harapnya.

Rapat tersebut diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia via zoom meeting.
Pemkab Banjar juga mengikuti rapat tersebut oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah di ruang kerjanya, beserta Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan I Gusti Made Suryawati dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ahmadi.

Reporter : Faidillah
Editor : Ronny Lattar